Meningkatnya Aktivitas "Pasiar" Para Pejabat Daerah

Studi banding.....lagi...lagi... dan lagi Studi Banding!!! mungkin tidak asing lagi kata-kata diatas ditelinga masyarakat Maluku Utara. halmana, hampir setiap saat mereka mendapatkan kata-kata itu dikoran-koran lokal. atau dengan lain perkataan, nyaris setiap saat ada pejabat daerah disana yang " pasiar" atau dalam bahasa lazimnya disebut studi banding kedaerah lain - tak tanggung daerah yang dipilih adalah yang ketika mendengarnya semua orang akan merasa "waaach". bahkan tak jarang lokasi yang dipilih adalah keluar negeri -. mungkin "acara" ini telah menjadi kebanggaan tersendiri bagi pejabat di Maluku Utara.Memang, terkadang banyak protes yang dilakukan atas hal ini, tetapi lagi-lagi tidak memberikan hasil yang maksimal.

Hal ini dikarenakan gerakan yang dilakukan atau dibangun selama ini tidak didahului dengan suatu kajian yang sistematis, sehingga dengan berbagai "jurus" yang digunakan oleh mereka (baca: Pejabat) dapat merasionalkan hal ini dengan mudah. salah satu contoh yang tak jarang ditemui adalah, misalkan ketika ditanya kenapa semua pejabat harus berangkat kesana? atau kenapa lokasi studi banding yang dipilih adalah ke luar negeri? padahala semua kita tahu, hampir sebagian besar dari mereka, ada yang tak tau berbahasa inggris? jika pertanyaan -pertanyaan ini diajukan, maka sekilat jawabannya adalah kita semua berangkat karena mewakili masing-masing kepentingan bidang mereka, atau mungkin jawaban lain untuk berkelit dari pertanyaan tak tahu berbahasa inggris, mereka cenderung mengatakan cukup dengan membayar seorang yang pintar bahasa inggris semuanya pasti beres. sungguh sangat sederhana jawabannya.
Argumentasi diatas bukan tanpa dasar, tapi mungkin dapt dikatakan melampaui batas kesadaran. karena tak dapat dipungkiri bahwa aktivitas "pasiar" bagi pejabat daerah sudah melampaui batasan kewajaran. ironinya, semua yang dilakukan oleh mereka sejauh ini belum mendapatkan protes yang berarti dari publik. entah kenapa? aku juga belum menemukan jawabnya.
Namun, seyogyanya, patut dicurigai bahwa semua aktivitas diatas, dilakukan sebagai upaya untuk menghamburkan uang rakyat yang tak jelas, atau dalam bahasa lainnya adalah agar mereka dapat mengelabui massa-rakyat untuk mencuri uang rakyat itu sendiri. koq bisa demikian? iya... memang demikian faktanya. karena jika tanpa alasan dan kemudian duit rakyat hilang, tentunya mereka akan berhadapan dengan kekuatan negara (baca: Pengadilan) yang juga pada faktanya dapat dikatakan mandul dan telah melacuri wibawa kelembagaan itu.
Sulit memang. jika aktivitas yang telah dianggap budaya ini tak dapat dilawan oleh semua kalangan yang mengklaim diri berpikir tentang nasib rakyat. pada konteks itu, seyogyanya atau bahkan mungkin, menjadi sebuah keharusan untuk membangun sebuah kekuatan bersama atau yang sering disebut manifesto bersama dalam melawan bentuk-bentuk pencurian uang rakyat yang dilegalkan melalui aturan maupun peraturan daerah, yang semestinya tidak harus ada. Percaya dan yakinilah bahwa tanpa adanya perlawanan yang signifikan, jangan berharap negeri ini akan mengalami sebuah kemajuan yang berarti bagi masa depannya sendiri. tabeeeea jou. chiko ngeilo...