Politik Abal-Abal Di Maluku Utara

Maluku Utara ! negeri ini konon ceritanya memiliki nilai budaya dan religius amat gemilang dimasa lalunya - Bukan berarti sekarang sudah tak ada - namun seperti terabaikan dengan sendirinya oleh (mungkin) kepentingan tak berbingkai etika, yang oleh sebagian elite negeri memaknainya sebagai domain politik. lacurnya semua dilakukan diatas landasan kesadaran dan sering mengatas - namakan demokrasi .lebih menyakitkan dan bahkan sangat menyedihkan, massa-rakyat yang pada aras ini mestinya dan bahkan harus menjadi pemegang kedaulatan, terus dilakukan pembodohan oleh para elite dan kroni- kroninya untuk menjembatani dan harus menggolkan (memuluskan) kepentingan mereka, sekalipun itu dilakukan dengan cara-cara kekerasan. prinsipnya hampir semua dimensi telah dipolitisir oleh orang-orang yang boleh dikata tak bertanggung-jawab atas nasib rakyat dinegeri ini. dan tragisnya lagi adalah massa-rakyat yang sering dijadikan tumbal oleh kepentingan mereka tersebut. sungguh ironi.Jika peradaban seperti ini terus dipertahankan, maka dengan secara sadar kita memposisikan diri sebagai ikon dalam meninggalkan bom waktu bagi generasi berikutnya. haruskah anak - cucu menerima semua kebejatan sikap yang dilakukan oleh kita hari ini, ataukah akan mengamini jika suatu saat muncul pertanyaan ; apakah yang terjadi kini adalah benih yang telah ditanamkan oleh Tete dan Om pada hari kemarin? jika seperti ini, seyogyanya kita harus jujur menjawab ya. namun sayang seribu sayang jawaban yang terlontar tidak dengan sebuah kebanggaan atas perilaku masa lalu atau dengan bahasa puitisnya adalah tidak menengadahkan wajah melainkan menundukan kepala dan meratapi semuanya.
Benar bahwa ketika kita berbicara tentang politik, maka disanalah kepentingan yang abadi- walaupun diskursus ini belum berakhir diperdebatkan-namun tidak berarti bahwa mengabaikan semua etika dan pertimbangan humanis (kemanusiaan). karena jika tidak, maka yang terjadi bukan politik yang berujung pada penegakan demokrasi namun politik abal-abal atau mengutip istilah yang sering dipakai di Maluku Utara adalah Politik Dubo-dubo. pemilihan gubernur pertama, pemilihan anggota legislatif, dan kini pemilihan gubernur kedua, yang masih hangat serta menjadi perdebatan yang tak tau kapan berakhirnya adalah contoh telanjang yang seharusnya dijadikan sebagai bahan kontemplasi bersama dalam menata dan membawa negeri ini kearah yang lebih demokratis dalam makna yang sebenarnya bukan lagi dalam makna abal-abal.Sudah saatnya untuk kita tidak saling menyalahkan, sekarang adalah bersama dalam membangun daerah yang sama kita cintai ini. jangan lagi ada perseteruan dengan mengatasnamakan etnisitas atau nilai sebuah demokrasi dan hal sakral lainnya, jika yang sesungguhnya terjadi bukan semangat itu yang dibawa, karena tumpahan darah sudah terlalu banyak mengalir dan sepertinya bumi Maluku Utara pun tak menginginkannya lagi -andai dapat berbicara-. cukup sudah kita kotori dan nodai dengan hal lain, jangan lagi dengan tangisan atas sebuah sikap yang tak berdasar. negeri ini mengharapkan adanya kedamaian, kebersamaan dan bukan kekerasan. biarkan para elite dan kroni-kroninya bertikai - itupun jika mereka mau dan berani- sehingga rakyat menjadi penonton setia dan kemudian menertawakan kebodohan mereka. tapi sangat tidak mungkin itu terjadi, selama rakyat dan terlebih kelompok gerakan maupun elemen strategis lainnya selalu bergandengan tangan secara mesra dengan para elite tersebut dan atau tetap dekat dengan kekuasaan.
Semua dapat dilakukan, jika kita mau menyisakan kearifan - jika masih memiliki- untuk memberikan sepenuhnya tanggung-jawab dalam menyelesaikan persoalan-persoalan politik dinegeri ini kepada yang memiliki otoritas dan membangun sebuah manifesto bersama untuk menyatakan LAWAN dan MENGUTUK keras sikap para elite dan kroni-kroninya yang selama ini memposisikan massa-rakyat hanya sebagai motor untuk memuluskan kepentingan mereka. saatnya kedaulatan rakyat harus diletakkan pada makna hakikinya, tidak lagi rakyat digiring untuk mempressur kepentingan elite, melainkan demi dan untuk kepentingan rakyat itu sendiri yang harus diperjuangankan.